Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH mengenkankain adat motif Garuda hasil tenunan warga Kecamatan Io Kufeu
Malaka, Pelopor9.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengundang para kepala daerah, walikota dan bupati se-Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan seminar dan acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Bertais (red, mengenakan) kain adat motif Garuda hasil tenunan warga Kecamatan Io Kufeu, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH menghadiri acara pengukuhan TPAKD tersebut.
Bupati Simon ketika dihubungi wartawan via telpon selulernya, Jumat (27/8/21) mengatakan dirinya sementara berada di Desa Aton Kecamatan Semau Kabupaten Kupang untuk mengikuti seminar dan acara pengukuhan TPAKD yang diselenggarakan Pemprov NTT.
Bupati Simon mengenakan kain adat motif Garuda hasil tenunan masyarakat asal Kecamatan Io Kufeu. "Malaka kaya tenunan kain adat dengan jenis-jenisnya. Kali ini, saya kenakan tenunan kain adat motif Garuda dari warga Kecamatan Io Kufeu. Ini wujud kecintaan terhadap produksi kain adat masyarakat, khususnya warga saya di Io Kufeu," kata Bupati Malaka.
Informasi yang diperoleh wartawan, Jumat (27/8/21) siang, seminar dan acara pengukuhan TPAKD mempunyai tujuan sebagaimana tertera dalam susunan acara di antaranya mendorong ketersediaan akses keuangan daerah yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
Seminar tersebut dilaksanakan untuk mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, mendorong Literasi dan Indeks Keuangan (LIK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah, menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
Selain itu, mendorong optinalisasi potensi sumber dana di daerah dalam penyediaan pendanaan produktif antara lain mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha rintisan serta membiayai pembangunan sektor prioritas. Dalam skala nasional, seminar itu juga bertujuan mendukung pemerintah dalam meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia. (R-2/ans)